Pemerintah Kabupaten Siak Melalui Tim Optimalisasi PAD Awasi Kepatuhan Pajak MBLB Sejumlah Perusahaan

SIAK SRI INDRAPURA – Pemerintah Kabupaten Siak melalui Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak melaksanakan monitoring pendataan dan pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Siak, Senin–Selasa (19–20 Oktober 2026).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Siak melibatkan unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Siak, Kejaksaan Negeri Siak, serta Polres Siak.

Dari Satpol PP Kabupaten Siak, tim dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP, H. Syamsurizal, S.E., M.Si., didampingi Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD), Wan Amdani, S.H., M.Si., serta Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, Sahrul, S.H., M.H.

Dalam pelaksanaan monitoring, tim menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian antara laporan pajak yang disampaikan perusahaan dengan kondisi objek di lapangan. Selain itu, terdapat perusahaan yang diketahui belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Temuan tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk pendataan dan penghitungan lebih lanjut berdasarkan hasil uji petik di lapangan. Penetapan nilai potensi pajak akan dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Siak sesuai hasil kalkulasi dan ketentuan yang berlaku.

Hasil penghitungan tersebut nantinya akan disampaikan kepada perusahaan terkait sebagai dasar tindak lanjut dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, Tim Optimalisasi PAD Kabupaten Siak memperkuat koordinasi lintas instansi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan daerah. Pengawasan yang terkoordinasi diharapkan dapat mewujudkan tata kelola perpajakan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Satpol PP Kabupaten Siak berkomitmen mendukung upaya optimalisasi PAD melalui pengawasan dan penegakan peraturan sesuai tugas dan kewenangannya, dengan mengedepankan profesionalisme serta koordinasi bersama instansi terkait.